Menu Atas

Iklan

Jumat, 19 Juni 2026, Juni 19, 2026 WIB
Last Updated 2026-06-19T17:41:52Z
Trending

Prof. Asep Nana Mulyana, Alumni Fakultas Hukum Unram yang Kini Nakhodai JAM-Pidum dan Plt. Wakil Jaksa Agung RI

Advertisement



JAKARTA — Corak penegakan hukum pidana nasional kini kian adaptif di bawah kontribusi nyata Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H.,M.Hum. Menjabat dalam posisi strategis ganda sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, jaksa senior sekaligus akademisi ini terus secara aktif menakhodai arah kebijakan hukum publik di tanah air.


Prof. Asep dikenal luas lewat rekam jejak panjangnya yang konsisten mengintegrasikan praktik penegakan hukum di lapangan dengan pendekatan teoretis yang kokoh. Fokus kebijakannya membidik isu-isu krusial modern, seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, kejahatan korporasi, tata kelola institusi kejaksaan yang bersih, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.


Moncer Sejak Awal Karier hingga Pengakuan Instansi
Kapasitas kepemimpinan Prof. Asep bukan barang baru di korps adhyaksa. Sejak fajar kariernya, ia langsung mencatatkan prestasi menonjol sebagai Peserta Terbaik Pendidikan Pembentukan Jaksa (PPJ). Konsistensi tersebut berlanjut pada raihan berbagai penghargaan kepemimpinan nasional yang mencerminkan kemampuannya mengelola fungsi peradilan secara akuntabel, efektif, dan berorientasi publik.


Apresiasi dan pengakuan institusional pun terus mengalir dari berbagai kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, hingga organisasi profesi. Prestasi ini diraih atas kontribusi nyatanya dalam:
  • Penanganan perkara-perkara tindak pidana khusus yang strategis.
  • Percepatan penyelesaian perkara untuk kepastian hukum.
  • Pengembangan kurikulum antikorupsi yang diimplementasikan di tingkat daerah.

Reformasi Birokrasi dan Integritas Institusi
Komitmen Prof. Asep terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance) dibuktikannya lewat tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Di bawah kepemimpinannya, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berhasil menyabet Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Capaian ini menjadi preseden penting yang membuktikan pemahaman mendalam beliau mengenai korelasi erat antara reformasi birokrasi, penegakan hukum pidana, dan penguatan integritas lembaga.

"Eksposur internasional menjadi modal penting. Keterlibatan aktif Prof. Asep dalam berbagai forum, konferensi, dan pelatihan global bersama asosiasi jaksa dunia memperkaya perspektif komparatif beliau dalam menakar dinamika kejahatan lintas negara (transnational crimes)."

Pemimpin Konsolidasi Profesi dan Rujukan Akademik
Selain memegang komando struktural di kejaksaan, Prof. Asep memegang peran sentral dalam komunitas penegak hukum sebagai penggerak dialog antara institusi dan masyarakat sipil. Kepemimpinannya di organisasi profesi menjadi jembatan krusial untuk mengonsolidasikan arah perjuangan para jaksa di Indonesia.

Sebagai seorang profesor, pemikiran-pemikirannya tertuang dalam berbagai buku dan publikasi ilmiah fundamental yang menjadi rujukan mutakhir para praktisi hukum. Ia getol membedah isu kontemporer, mulai dari business judgment rule, deferred prosecution agreement (DPA), hukum pidana militer, hingga pemanfaatan victim impact statement.

Kini, fokus analisisnya banyak menyasar pada desain ideal kebijakan pemidanaan dan penuntutan pasca-berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Profil Prof. Asep Nana Mulyana menjadi potret ideal penegak hukum modern: bertangan dingin di ruang sidang dan berwawasan luas di mimbar akademik.

Bagaimana menurut Anda struktur naskah berita ini? Apakah ada sudut pandang (angle) tertentu yang ingin Anda tonjolkan lagi, misalnya fokus pada peran akademisnya atau kebijakan KUHP baru?

Berikut adalah rangkuman riwayat lengkap dari Prof. Dr. Asep N. Mulyana, S.H., M. Hum.:

Profil Singkat
  • Jabatan Saat Ini: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum & Plt. Wakil Jaksa Agung, Kejaksaan Republik Indonesia.
  • Karakteristik: Jaksa senior dan akademisi yang berfokus pada reformasi penegakan hukum, kejahatan korporasi, perlindungan kelompok rentan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.

Pendidikan
  • 1994: S1 - Fakultas Hukum Universitas Mataram
  • 2001: S2 - Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (Cum Laude)
  • 2012: S3 - Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (Cum Laude)

Riwayat Karier
Perjalanan karier beliau mencakup berbagai posisi strategis di lingkungan Kejaksaan dan Kementerian:
  • Koordinator pada Aspidsus Kejati Jabar
  • Plt. Kepala Kejaksaan Negeri Sumber, Jawa Barat
  • Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, Sumatera Utara
  • Kepala Bagian Penyusunan Program dan Penilaian pada Sesjam Pidsus
  • Kepala Sub Direktorat TPKL pada Dit Eksekusi dan Eksaminasi JAM Pidsus
  • Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
  • Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara
  • Asisten Khusus Jaksa Agung RI
  • Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Banten
  • Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
  • Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM
  • Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
  • Plt. Wakil Jaksa Agung

Pengalaman Organisasi
  • 2018 - sekarang: Ketua Umum Adhyaksa Table Tennis Club (ATTC) Kejaksaan Agung
  • 2025 - 2027: Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (PJI)

Karya Tulis & Publikasi Ilmiah
Prof. Asep sangat produktif dalam menulis buku hukum, di antaranya:
  • Fungsionalisasi Hukum Pidana dalam Aktivitas Pasar Modal di Indonesia (2010)
  • Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi (2010)
  • Sanksi Pajak Berbasis Penerimaan Negara (2014)
  • Dimensi Koruptif (Pejabat) Publik: Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca UU 
  • Administrasi Pemerintahan (2016)
  • Pendekatan Ekonomi dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi (2018)
  • Business Judgment Rule: Praktik Peradilan terhadap Penyimpangan Pengelolaan 
  • BUMN/BUMD (2018)
  • Deferred Prosecutions Agreement dalam Kejahatan Bisnis (2019)
  • Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi (2019)
  • Hukum Pidana Militer Kontemporer (2020)
  • Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (2020)
  • Rekonstruksi Paradigma Pemidanaan Terhadap Kejahatan Korporasi dan Bisnis (2021)
  • Ambiguitas Profesi Jaksa Dalam Rumpun Aparatur Sipil Negara (2021)
  • Embodiment Victim Impact Statement dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak-Anak dan 
  • Perempuan (2023)
  • Piercing the Corporate Veil: Dinamika Regulasi dan Praktik Peradilan (2023)
  • Asta Cita sebagai Basis Transformasi Penuntutan (2025)
  • Desain Ideal Implementasi Social Service Order Pasca UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Penghargaan & Prestasi Utama
  • Peserta Terbaik: Pendidikan Pembentukan Jaksa (2000), Diklat Kepemimpinan Tk. III 
  • (2010), Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II (2019), dan Tk. I (2021).
  • Kajari Tipe B Terbaik dalam Penanganan Tindak Pidana Khusus (2011).
  • Penghargaan Bidang Sosial & Perlindungan: Penghargaan dari Kementerian PPPA dan Komnas PA atas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (2022).
  • Akademik: Pengukuhan Gelar Guru Besar di Universitas Pendidikan Indonesia (2022).
  • Tata Kelola Institusi: Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) saat menjabat di Ditjen Peraturan Perundang-undangan (2024).