Mengenal Dwi Sudarsono, Sosok Alumni FH Unram yang Kini Pimpin Ombudsman RI Perwakilan NTB

Advertisement

[ ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNRAM ]

 

Dwi Sudarsono, S.H. saat ini mengemban amanah sebagai Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) aktif. Beliau secara resmi dilantik pada tanggal 1 Desember 2022 di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, menandai babak baru dalam pengawasan pelayanan publik di Bumi Gora. Dalam sejarah berdirinya lembaga pengawas tersebut di NTB, Dwi Sudarsono tercatat sebagai pimpinan kedua, menggantikan pejabat sebelumnya, Dr. Adhar Hakim, yang telah menyelesaikan masa baktinya selama dua periode sejak tahun 2012 hingga 2022.

 

Sebelum menduduki jabatan struktural ini, sosok Dwi Sudarsono sudah dikenal luas oleh masyarakat dan kalangan pro-demokrasi sebagai seorang aktivis kemanusiaan, pejuang Hak Asasi Manusia (HAM), serta pegiat lingkungan yang memiliki idealisme tinggi. Berkat rekam jejaknya yang bersih dan dinilai berintegritas, ia bahkan sempat diusung oleh koalisi masyarakat sipil NTB sebagai salah satu kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Akar Aktivisme: Pendidikan, Gerakan FKMM, dan Alumni FH Unram

 

Karakter kritis dan jiwa kepemimpinan Dwi Sudarsono sejatinya telah terbentuk sejak masa muda dan bangku kuliah. Pria kelahiran Lombok Tengah pada tanggal 27 Maret 1968 ini menghabiskan masa pendidikan dasar hingga menengah atas di Madiun, Jawa Timur, mulai dari SD 1 Madiun, SMP 3 Madiun, hingga lulus dari SMA 3 Madiun pada tahun 1988. Setamat SMA, ia memutuskan kembali ke tanah kelahirannya di Lombok dan menempuh studi di Universitas Mataram (Unram). Menariknya, ia berhasil menamatkan dua program studi sekaligus di kampus tersebut, yakni meraih gelar Sarjana Pendidikan dari FKIP pada tahun 1995 dan Sarjana Hukum bidang Hukum Tata Negara pada tahun 1999.

 

Sebagai salah satu alumni Fakultas Hukum Unram, Dwi juga terlibat aktif dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM), sebuah wadah gerakan mahasiswa lintas kampus yang sangat legendaris dan vokal dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah, memperjuangkan hak-hak rakyat, serta mengawal isu sosial-politik lokal maupun nasional pada era Orde Baru.

 

Kiprah Advokasi: Kemanusiaan, Hukum, dan Ekologi

Setelah menyelesaikan studinya, komitmen Dwi Sudarsono dalam memperjuangkan hak-hak rakyat miskin dan keadilan sosial terus berlanjut melalui berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia mengawali kiprah pergerakannya sebagai Koordinator Studi dan Advokasi di Koslata pada periode 1999 hingga 2007, di mana ia gencar melakukan advokasi kasus-kasus buruh migran dan menyediakan bantuan hukum gratis.

 

Dedikasinya di dunia hukum semakin diperkuat saat ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) REFORM pada tahun 2009 hingga 2014, yang berfokus memberikan layanan pendampingan hukum gratis, baik secara litigasi di pengadilan maupun non-litigasi bagi keluarga tidak mampu melalui Program Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

 

Di samping itu, kepeduliannya terhadap isu ekologi membawanya aktif melakukan advokasi kasus lingkungan dan masyarakat adat, memimpin Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB, hingga dipercaya menjadi Anggota Dewan Nasional Walhi sampai tahun 2025 mendatang. Kiprahnya di sektor lingkungan dan kebijakan publik juga tercatat melalui perannya sebagai Direktur Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA) periode 2014–2018, Sekretaris Pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJAPPS) NTB periode 2017–2022, serta keterlibatannya dalam Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (POKJA RAD API) NTB, sembari tetap aktif sebagai advokat dan konsultan hukum di Lembaga Studi Bantuan Hukum (LSBH) NTB hingga sekarang.

 

Misi di Ombudsman NTB: Tranformasi Pelayanan Publik

 

Kini, dengan membawa modal pengalaman advokasi yang panjang di akar rumput serta latar belakang keilmuannya sebagai alumni hukum, Dwi Sudarsono yang berdomisili di Kota Mataram menerapkan pengawasan yang ketat dan transformatif di Ombudsman NTB. Di bawah kepemimpinannya, lembaga ini secara konsisten menyoroti dan mengawal berbagai isu krusial dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pencegahan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan serta mendorong transparansi penuh dalam pengelolaan program negara seperti KIP Kuliah.

 

Untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, ia menetapkan tiga agenda prioritas utama, yakni mempercepat penyelesaian laporan masyarakat terkait maladministrasi, memastikan seluruh rekomendasi Ombudsman yang tertunda segera dijalankan oleh instansi terkait, serta memperkuat koordinasi strategis dengan para pimpinan daerah dan lembaga penegak hukum, mulai dari Gubernur NTB, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, hingga Pengadilan Tinggi NTB. Dalam menjalankan seluruh tugas berat ini, Dwi senantiasa mendapatkan dukungan penuh dari sang istri, Baiq Lili Susiani, S.H., beserta kedua buah hatinya yang saat ini masih menempuh pendidikan sebagai pelajar dan mahasiswa.

 

Biodata Kepala Ombudsman NTB Dwi Sudarsono:

• Nama Lengkap: Dwi Sudarsono, SH
• Tempat, Tanggal Lahir: Lombok Tengah, 27 Maret 1968
• Agama: Islam
• Alamat/Domisili: Kota Mataram
• 
  

Riwayat Pendidikan:

• SD 1 Madiun (Lulus 1982)
• SMP 3 Madiun (Lulus 1985)
• SMA 3 Madiun (Lulus 1988)
• FKIP Universitas Mataram (Lulus 1995)
• Fakultas Hukum Universitas Mataram (Lulus 1999)
• 
  

Riwayat Organisasi & Jabatan:

• Aktivis Forum Komunikasi Mahasiswa Mataram (FKMM)
• Koordinator Study dan Advokasi Koslata (1999–2007)
• Ketua Lembaga Bantuan Hukum REFORM (2009–2014)
• Direktur Yayasan Masyarakat Nusa Tenggara (SAMANTA) (2014–2018)
• Sekretaris Pengurus Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJAPPS) Nusa Tenggara Barat (2017–2022)
• Anggota Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (POKJA RAD API) Nusa Tenggara Barat
• Anggota Dewan Nasional WALHI (Hingga 2025)

Tim Redaksi