Iklan

Advertisement
LAWGOS.ID
Criminal Law Study
Minggu, 21 Juni 2026, Juni 21, 2026 WIB
Last Updated 2026-06-21T12:11:17Z
OPINI

REZIM KEBENARAN dan KEBENARAN REZIM

Advertisement

Oleh: Widodo Dwi Putro

(Dosen Fakultas Hukum Unram)


Malam ini, kopiku sudah dingin. Sebagai seorang akademisi, seharusnya aku terbiasa dengan keraguan. Namun, belakangan ini, keraguan itu terasa seperti dosa …

 

Aku sedang gelisah memikirkan garis tipis antara Rezim Kebenaran dan Kebenaran Rezim.

 

Keduanya terdengar mirip, bukan? Seperti saudara kembar yang tertukar di rumah sakit politik.

 

Dalam garis batas yang samar, Rezim Kebenaran ia adalah kumpulan diskursus, data statistik, standar kesehatan, atau norma ilmiah yang membuat masyarakat sepakat bahwa “ini adalah hal yang benar untuk dilakukan”. Ia bersifat sistemik, inheren dalam struktur ilmu pengetahuan.

 

Sementara Kebenaran Rezim adalah produk gincu. Ia adalah narasi yang dipoles, disodorkan dari atas, yang menuntut kepatuhan absolut. Di sini, kebenaran bukan lagi tentang validitas data, melainkan tentang siapa yang sedang memegang kekuasaan

 

Ambil contoh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), anak konstitusi yang maha benar dengan segala firmannya. Dalam kacamata Rezim Kebenaran, MBG adalah sebuah diskursus ilmiah tentang gizi, stunting, dan kesejahteraan biologis. Data tentang asupan kalori dan masa depan anak bangsa menjadi “kebenaran” yang tak terbantahkan secara saintifik. Tidak ada orang waras yang akan menolak pentingnya gizi baik. Itu adalah wacana besar yang diterima secara universal.

 

Namun, ketika program ini diimplementasikan oleh Kebenaran Rezim, maka Makan Bergizi Gratis bukan lagi sekadar perkara gizi; ia telah menjelma menjadi legitimasi untuk memperpanjang kekuasaan Rezim. Jika kamu mengkritisi logistiknya, rantai pasoknya, atau potensi kebocorannya, kamu tidak dianggap sedang memberikan masukan teknis. Kamu dianggap sedang melawan kebaikan dan kebenaran. Bahkan, membangkang konstitusi.

 

Begitu pula dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Secara diskursif (Rezim Kebenaran), koperasi adalah soko guru ekonomi, kebenaran klasik yang disepakati banyak pihak. Namun, ketika KDMP dikemas sebagai satu-satunya model “kebenaran” ekonomi desa yang harus didukung tanpa syarat, ia berubah menjadi Kebenaran Rezim.

 

Rezim Kebenaran hari ini terasa seperti pemain catur yang memegang seluruh bidak, sekaligus menulis aturan mainnya sendiri di ruang rapat tertutup.

 

Di sini, Rezim Kebenaran telah mengunci “kebenaran” itu rapat-rapat: bahwa program mereka adalah satu-satunya jalan menuju kemakmuran, dan siapa pun yang mengkritik dan menolaknya berarti menolak kemakmuran itu sendiri.

 

Kegelisahan inilah yang membunuh tidurku. Apakah tugas akademisi adalah menjadi pendegung ‘zzzzzzzz’… atau pemandu sorak yang membenarkan cara kerja mesin-mesin kebijakan Rezim itu, atau berani bertanya dan mempertanyakan.

 

Malam ini, aku hanya bisa menarik napas panjang. Mungkin, tugas kita bukan untuk meruntuhkan Rezim, karena Rezim akan selalu ada. Tugas kita, tugas akademisi yang paling sederhana namun paling berbahaya adalah tetap merawat kemampuan untuk bertanya dan mempertanyakan: “Apakah ini benar-benar benar, atau sekadar sedang dibuat agar tampak benar?”

 

Kopi ini sudah benar-benar dingin dan aku belum meneguknya. Tapi setidaknya, api perlawanan di kepalaku tak kunjung padam.

 

Sumber Tulisan: Medium.com

IKLAN

Advertisement
LAWGOS.ID